Kalimantantv.net – DPRD Samarinda dengan bijak menyikapi keputusan pemerintah yang melarang pelanggaran puasa bersama (bukber) di lingkungan pemerintahan, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
Wakil Ketua DPRD Samarinda Subandi mengatakan, kebijakan itu ditempuh untuk mencegah pejabat melakukan belanja berlebihan selama bulan Ramadan.
“Bisa jadi tujuan pemerintah bukan untuk membelanjakan yang tidak perlu, saat ini banyak masalah dengan pejabat atau pegawai negeri yang hidup boros, dan saya pikir jika tidak ingin menghabiskan yang tidak perlu, itu bagus. tapi kalau berlebihan, menurut saya pribadi tidak diterima,” ujarnya, Sabtu (25/3/2023).
Politisi PKS mengaku mendukung keputusan pemerintah melarang berbuka puasa jika terlalu banyak miras.
Alasannya, kata dia, seringkali butuh biaya besar untuk melakukan pelanggaran ASN. “Menurut saya, keputusan pemerintah tentang larangan berbuka puasa harus dilihat secara positif saja.” dia menyimpulkan.
