KALTIM, Kalimantantv.net – Peningkatan kualitas jalan di Kalimantan Timur terus menjadi perhatian utama pemerintah provinsi. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim menyebut mayoritas ruas jalan provinsi kini sudah masuk kategori mantap. Dari total panjang 938 kilometer, sekitar 85 persen telah memenuhi standar kelayakan, sementara sisanya masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani.
Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menegaskan bahwa kondisi jalan provinsi secara umum sudah cukup baik. “Jika berbicara tentang kemantapan jalan provinsi di Kaltim, kondisinya sudah mencapai 85 persen,” ujarnya. Meski begitu, masih ada sejumlah titik yang mengalami kerusakan minor dan membutuhkan perhatian lebih lanjut.
Sisa 15 persen jalan yang belum mantap sebagian besar berada di wilayah utara, khususnya jalur penghubung Kutai Timur menuju Berau. Di kawasan Kaubun hingga Karangan, terdapat sekitar 100 kilometer jalan yang kondisinya belum memenuhi standar. Hal ini membuat akses masyarakat di daerah tersebut belum sepenuhnya lancar.
Selain ruas provinsi, ada pula jalan non-status di Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang sebenarnya bukan kewenangan provinsi. Namun, pemerintah daerah tetap berinisiatif melakukan penanganan karena jalur tersebut dianggap vital bagi mobilitas warga dan perekonomian lokal.
Salah satu contoh adalah jalur Sotek-Bongan yang menghubungkan Mahakam Ulu ke wilayah bawah serta Kutai Barat ke kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). “Kami menilai ruas tersebut strategis sehingga perlu ditangani meski bukan jalan provinsi,” tegas Fitra.
Sayangnya, rencana percepatan perbaikan jalan tahun ini terkendala anggaran. Dana yang diterima PUPR-Pera Kaltim turun drastis hingga 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari biasanya Rp3,2–4 triliun, kini hanya sekitar Rp800 miliar yang bisa dikelola.
Dengan keterbatasan tersebut, penanganan jalan di rute Kutim-Berau hanya bisa dilakukan sepanjang 3 kilometer saja tahun ini. Pemerintah harus mencari cara agar perbaikan tetap berjalan meski dana terbatas, termasuk dengan memprioritaskan jalur yang paling mendesak.
Harapan besar kini tertuju pada perubahan anggaran di masa mendatang. “Selebihnya kami menunggu perbaikan kondisi anggaran, mudah-mudahan di perubahan anggaran atau tahun depan bisa lebih baik,” pungkas Fitra. Pemerintah optimis akses transportasi warga akan semakin lancar jika dukungan dana kembali normal.(*)
Penulis : Suci
Editor : Arief
