Samarinda, Kalimantantv.net – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur punya strategi khusus dalam pengembangan sistem pelayanan kesehatan daerah. Melalui dua program unggulan, Gratispol dan Jospol, yang menjadi bagian penting dari transformasi kesehatan nasional, Kedua program ini dirancang untuk memastikan seluruh masyarakat Kaltim mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas tanpa terkendala biaya maupun jarak.
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, dr. Ronny Setiawati, bilang, program Gratispol dan Jospol merupakan implementasi yang paling konkret dari enam pilar transformasi kesehatan yang dicanangkan Kementerian Kesehatan RI.
Program Gratispol menjadi terobosan utama Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, dalam memperluas jaminan kesehatan bagi seluruh warga.
“kami berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang adil dan merata. Melalui Gratispol, masyarakat tidak perlu khawatir soal biaya pengobatan. Sedangkan JosPol menjawab persoalan pemerataan tenaga kesehatan di daerah terpencil,” jelas Ronny, saat dikonfirmasi jumat (21/11/2025).
Ronny bilang, pemprov kaltim mau memastikan tidak ada lagi masyarakat Kaltim yang tidak bisa berobat karena alasan biaya.
“Pemerintah provinsi kaltim memastikan semua warga, baik miskin maupun rentan, mendapat perlindungan kesehatan,” ujar Ronny.
Gratispol juga menyasar pembiayaan tambahan di luar skema BPJS, seperti penanganan kasus gawat darurat di daerah terpencil, hingga pembiayaan pasien rujukan antar-kabupaten.
GratisPol Dan JosPol dirancang sebagai wujud nyata realisasi janji. Pemprov Kaltim untuk menutup kesenjangan layanan kesehatan di seluruh kabupaten/kota.
Sekaligus menjawab tantangan klasik di sektor kesehatan, yakni keterbatasan tenaga medis di daerah pelosok dan perbatasan.
Dengan dasar program ini, Dinas Kesehatan Kaltim menyiapkan dokter spesialis dan tenaga kesehatan profesional untuk ditempatkan di rumah sakit daerah dan puskesmas yang masih kekurangan SDM.
“kami Sudah menugaskan delapan dokter spesialis baru di sejumlah rumah sakit daerah, seperti RSUD AWS Samarinda, RS Atma Husada Mahakam, dan RS Sangkulirang, untuk memperkuat layanan spesialistik,” ujar Ronny.
Selain penempatan tenaga medis, program Jospol juga melibatkan kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah kabupaten/kota, TNI, dan lembaga pendidikan kedokteran, guna membangun jejaring layanan kesehatan terpadu di wilayah terpencil dan kepulauan.
“Visinya sederhana: tidak ada lagi warga Kaltim yang sakit tanpa ditangani, dan tidak ada lagi wilayah yang kekurangan tenaga medis. Sehat adalah hak semua warga,” tegas Ronny.
Program ini menitikberatkan pada akses langsung layanan spesialis, sehingga masyarakat di perbatasan atau pedalaman tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapat perawatan medis lanjutan.
Tak hanya itu, program ini juga mencakup pembangunan infrastruktur baru, seperti dua rumah sakit baru di Samarinda dan Kutai Barat, yang akan mulai dibangun pada 2026.
“Rumah sakit baru di Kutai Barat nanti akan melayani masyarakat Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan wilayah sekitar IKN. Dengan begitu, rasio ketersediaan tempat tidur dan fasilitas kesehatan bisa meningkat,” ujarnya.
Data Dinas Kesehatan Kaltim, saat ini rasio tempat tidur rumah sakit di Kaltim baru mencapai 1,76 per seribu penduduk, sementara target nasional adalah 3 tempat tidur per seribu penduduk. Karena itu, Pemprov terus mempercepat pembangunan sarana kesehatan di berbagai daerah.(Arf/ADV/Diskominfo Kaltim)
Penulis : Arief
Editor : Rahman
