Samarinda, Kalimantantv.net — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan perbaikan ruas jalan dengan tingkat kerusakan di bawah 60 persen menyusul penurunan anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) tahun 2026 yang diproyeksikan turun hingga di bawah Rp1 triliun akibat pemangkasan TKD secara nasional.
Wakil Gubernur Kaltim menegaskan bahwa ruas jalan dengan kondisi masih baik, sekitar 85 persen, tidak menjadi prioritas peningkatan tahun depan. “Yang masih baik kita tunda dulu. Kita fokus pada ruas yang kondisinya di bawah 60 persen,” ujarnya.
Kebijakan tersebut diterapkan agar anggaran terbatas dapat diarahkan pada infrastruktur yang paling mendesak dan berpengaruh langsung terhadap mobilitas warga serta distribusi logistik. Di sektor drainase, program yang tidak bersifat urgent juga akan ditunda. “Kita harus memastikan dana yang ada benar-benar mengenai titik yang paling kritis,” kata Wakil Gubernur di sela evaluasi program.
Pemprov juga menginstruksikan seluruh pekerjaan dilakukan secara terpadu untuk menghindari pembongkaran ulang antara proyek jalan dan drainase. Pemerintah menekankan pentingnya penyesuaian teknis yang efektif di lapangan. “Jangan sampai ada pekerjaan yang tumpang tindih. Semua harus sinkron,” tegasnya.
Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta balai kementerian akan diperkuat agar pembangunan berjalan selaras meski dalam kondisi anggaran menurun. Wakil Gubernur optimistis kebijakan prioritas ini tetap menjaga fungsi infrastruktur utama. “Dengan perencanaan yang selektif, pembangunan tetap bisa berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.(Arf/ADV/Diskominfokaltim)
Penulis : Arief
Editor : Rahman
