PHK Meningkat di Kalimantan Timur: Saatnya Membangun Ekonomi yang Lebih Tangguh dan Berkelanjutan
Oleh: H. Kahar Liwang, S.E.,S.H.,MM
Ketua Umum Perhimpunan Pengusaha Kalimantan Timur
Kondisi perekonomian nasional saat ini, termasuk di Kalimantan Timur, tengah menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, serta percepatan transisi energi dunia memberikan dampak langsung terhadap sektor-sektor strategis yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian daerah, khususnya sektor pertambangan.
Sebagai daerah yang memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap industri ekstraktif, Kalimantan Timur tentu merasakan dampak dari perlambatan aktivitas usaha di sektor tersebut. Dalam beberapa bulan terakhir, masyarakat dihadapkan pada meningkatnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sejumlah perusahaan tambang maupun industri pendukungnya. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada pekerja yang kehilangan mata pencaharian, tetapi juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, aktivitas usaha mikro dan kecil, serta stabilitas ekonomi daerah secara keseluruhan.
Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa Kalimantan Timur masuk dalam lima besar provinsi dengan jumlah PHK tertinggi di Indonesia pada periode Januari hingga April 2026. Sebanyak 1.237 pekerja tercatat mengalami PHK, menempatkan Kalimantan Timur di posisi kelima nasional setelah Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Banten, dan Jawa Timur.
Secara nasional, jumlah pekerja yang terkena PHK selama periode tersebut mencapai 15.425 orang. Walaupun angka ini masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 39.092 orang, kondisi tersebut tetap menjadi sinyal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.
Lebih mengkhawatirkan lagi, sektor pertambangan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Kalimantan Timur menjadi salah satu penyumbang utama peningkatan PHK. Efisiensi perusahaan akibat penyesuaian produksi batu bara serta perubahan arah pasar energi global menyebabkan ribuan pekerja menghadapi ketidakpastian. Bahkan, sekitar 1.500 pekerja sektor pertambangan di Kalimantan Timur dilaporkan berada dalam ancaman PHK.
Namun demikian, situasi ini tidak boleh hanya dipandang sebagai ancaman. Di balik tantangan tersebut, terdapat momentum penting untuk melakukan transformasi ekonomi daerah. Ketergantungan yang terlalu besar pada satu sektor ekonomi telah lama menjadi persoalan struktural yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, kondisi saat ini harus menjadi pengingat bahwa Kalimantan Timur memerlukan fondasi ekonomi yang lebih beragam, inklusif, dan berkelanjutan.
Ada beberapa langkah strategis yang menurut kami perlu segera menjadi agenda bersama.
Pertama, mempercepat diversifikasi ekonomi daerah. Kalimantan Timur memiliki potensi besar di sektor pertanian modern, perikanan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, serta berbagai sektor jasa yang mampu menciptakan lapangan kerja baru. Pengembangan sektor-sektor tersebut harus dilakukan secara serius dan terencana agar mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Kedua, memperkuat program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Dunia usaha, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan perlu membangun kolaborasi yang lebih kuat dalam menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan. Kompetensi di bidang hilirisasi industri, teknologi digital, energi terbarukan, dan ekonomi hijau harus mulai menjadi fokus utama.
Ketiga, meningkatkan daya tarik investasi di sektor non-tambang. Pemerintah perlu memberikan berbagai kemudahan dan insentif bagi investor yang berkomitmen membangun industri padat karya dan bernilai tambah tinggi di Kalimantan Timur. Kehadiran investasi baru akan membuka lapangan kerja sekaligus memperkuat struktur ekonomi daerah.
Keempat, memastikan perlindungan sosial bagi pekerja terdampak PHK. Program bantuan, pendampingan, pelatihan ulang, serta akses terhadap peluang kerja baru harus menjadi prioritas agar dampak ekonomi tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.
Keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga harus dimanfaatkan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi baru. Kehadiran IKN membuka peluang besar bagi pengembangan sektor konstruksi, jasa, perdagangan, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan berbagai industri penunjang lainnya yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Pada akhirnya, tantangan ekonomi yang sedang dihadapi Kalimantan Timur tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen daerah untuk membangun strategi bersama menghadapi perubahan zaman.
Saya meyakini bahwa Kalimantan Timur memiliki sumber daya, potensi, dan kekuatan yang cukup untuk melewati fase ini. Dengan kebijakan yang tepat, keberanian melakukan transformasi, serta semangat gotong royong seluruh pemangku kepentingan, Kalimantan Timur tidak hanya mampu menghadapi gelombang PHK saat ini, tetapi juga dapat tumbuh menjadi pusat ekonomi baru Indonesia yang lebih tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Karena sesungguhnya, tantangan hari ini bukan sekadar tentang bagaimana bertahan dari krisis, melainkan bagaimana menyiapkan masa depan ekonomi Kalimantan Timur yang lebih kuat untuk generasi mendatang.(ist/ci)
