Kalimantantv.net – Kasus dugaan korupsi dalam pengadaan dan distribusi batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) kembali mencuat. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menemukan indikasi kuat adanya praktik manipulasi yang berlangsung sejak 2018 hingga 2026. Temuan ini diyakini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pemadaman listrik (blackout) di berbagai daerah di Indonesia.
Penyidik mengidentifikasi tiga modus utama yang digunakan dalam praktik curang tersebut. Pertama, adanya manipulasi dokumen terkait kualitas batu bara. Kedua, pengurangan kuantitas pasokan yang tidak sesuai dengan kontrak. Ketiga, penyimpangan dalam pembayaran yang menyebabkan nilai kontrak tidak sejalan dengan kondisi pasokan sebenarnya.
“Modus ini jelas merugikan negara, baik dari sisi keuangan maupun perekonomian,” ujar salah satu penyidik Kortastipidkor Polri.
Dugaan penyimpangan tersebut melibatkan proses pengadaan oleh dua perusahaan, yakni PT OBP dan PT BRA. Kedua perusahaan diduga memainkan peran penting dalam rantai pasokan yang akhirnya menimbulkan kerugian besar.
“Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp5 triliun, angka yang sangat signifikan,” ucap penyidik Polri.
Saat ini, Polri telah meningkatkan perkara ke tahap penyidikan. Sedikitnya 16 saksi sudah diperiksa untuk memperkuat bukti-bukti yang ada.
Selain itu, Polri juga berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna menghitung nilai kerugian negara secara resmi. Langkah ini dilakukan agar hasil perhitungan memiliki legitimasi hukum yang kuat.
“BPK akan membantu menelusuri aset yang berkaitan dengan perkara ini,” kata penyidik.
Dengan perkembangan ini, publik menaruh harapan besar agar kasus tersebut dapat diusut tuntas. Penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba merugikan negara melalui praktik korupsi.(ist)
Penulis : Deny Setyawan
Editor : Tio
