AULIA RAHMAN BASRI: DAERAH JANGAN HANYA JADI PENONTON DALAM PENGELOLAAN ENERGI
(Berdiri) Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri saat menyampaikan materi. (Foto: KTV)
SAMARINDA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menyoroti terbatasnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan strategis di sektor minyak dan gas bumi (migas), meskipun daerah memiliki hak melalui skema Participating Interest (PI).
Hal itu disampaikan Aulia saat menjadi salah satu pemateri dalam Energi Forum 2026 bertema “Energi Kaltim Dibicarakan di Rumah Sendiri” yang digagas Arusbawah.co di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Sabtu (10/10/2026).
Menurut Aulia, regulasi mengenai PI perlu diperkuat hingga tingkat undang-undang agar pemerintah daerah tidak hanya menerima pembagian hasil, tetapi juga terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan perusahaan.
Ia menggambarkan kondisi tersebut dengan pernyataan, “Pemilik, tapi bukan pemilik.”
Ungkapan itu merujuk pada posisi daerah yang memiliki bagian partisipasi, tetapi belum memperoleh ruang yang memadai untuk menentukan arah pengelolaan usaha energi.
Aulia mengatakan, selama ini pemerintah daerah cenderung berada pada posisi pasif karena baru merasakan manfaat PI melalui pembagian hasil. Padahal, menurutnya, daerah semestinya dapat berperan lebih jauh dalam pengembangan industri energi.
“Harapan kita dari PI ini bukan hanya kita menerima pasif pembagian-pembagian ini, akan tetapi sebenarnya kita berharap kita bisa menjadi pelaku aktif dari industri energi sendiri,” ujarnya.
Ia juga menyoroti mekanisme penyertaan modal dalam pengelolaan PI yang melibatkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Menurutnya, perhitungan modal, keuntungan, dan kerugian perlu dapat dipahami secara transparan oleh pemerintah daerah.
Aulia berharap penguatan regulasi dapat membuka peluang bagi daerah untuk ikut menentukan kebijakan strategis sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi pengelolaan sumber daya alam bagi masyarakat.
Ia juga meminta dukungan pihak terkait di tingkat pusat agar aspirasi daerah mengenai pengelolaan PI dapat dibahas lebih lanjut. (ADV)
Penulis: Pradika Danang
Editor: Tio Andriano
