Tenggarong, KALTIM – Menghadapi penyusutan anggaran di tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan memperketat pengawasan terhadap disiplin aparatur sipil negara (ASN) di awal tahun depan.
Kebijakan ini diambil sebagai respons atas menurunnya kemampuan fiskal daerah serta meningkatnya jumlah pegawai negeri dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menjelaskan bahwa, saat ini jumlah ASN dan P3K di Kukar telah mendekati 20 ribu orang.
Jumlah ini naik signifikan dibanding tahun lalu yang hanya sekitar 12 ribu. Peningkatan jumlah pegawai tersebut otomatis menambah anggaran belanja daerah, khususnya pada pos gaji dan tunjangan.
“Mulai tahun depan, penerapan disiplin ASN akan lebih ketat, karena beban belanja pegawai terus meningkat. Semua aparatur, baik PNS maupun P3K, wajib menunjukkan kinerja optimal,” kata Sunggono, Senin (20/10/2025).
Ia menyebutkan, sepanjang tahun ini, sudah lebih dari 10 ASN diberhentikan akibat pelanggaran disiplin. Ke depan, tindakan tegas akan terus dilakukan tanpa kompromi. “Kalau terbukti tidak disiplin dan ada bukti administrasinya, akan langsung diberhentikan. Tidak ada toleransi,” ujarnya.
Selain pengawasan ketat, Pemkab Kukar juga menerapkan sistem manajemen talenta ASN, sesuai kebijakan nasional dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Melalui sistem ini, pegawai dengan kompetensi unggul dapat berpindah ke instansi lain — baik kementerian maupun provinsi, tanpa proses mutasi manual. “Ini bentuk seleksi alam. ASN yang berprestasi akan mendapat peluang lebih besar, sementara yang malas akan tertinggal,” jelas Sunggono.
Sunggono juga bilang, pelatihan dan asesmen kompetensi akan menjadi fokus pembinaan pegawai tahun depan. Dari total sekitar 17 ribu ASN, baru 900 orang yang mengikuti program peningkatan kapasitas.
“Kami dorong ASN muda agar aktif ikut pelatihan dan asesmen. karena penting untuk karier dan kualitas pelayanan publik,” kata sunggono. (*/adv)
Penulis : Arief
Editor : Rahman
