Samarinda, Kalimantantv.net – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menghadapi tekanan fiskal terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna ke-44 DPRD Kaltim, Sabtu sore (29/11/2025), saat Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan Nota Penjelasan Keuangan Rancangan APBD 2026.
Di hadapan para wakil rakyat, Sri memaparkan bahwa pendapatan daerah tahun 2026 harus disesuaikan secara drastis menyusul merosotnya transfer pusat dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pada rancangan awal, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp9,33 triliun, namun angka itu turun tajam menjadi hanya Rp3,13 triliun, atau berkurang 66,39 persen. Penurunan paling drastis terjadi pada DBH yang anjlok dari Rp6,06 triliun pada 2025 menjadi diperkirakan Rp1,62 triliun pada 2026—turun Rp4,43 triliun atau sekitar 73,15 persen.
Tekanan fiskal ini membuat Pemprov Kaltim menyusun strategi baru untuk menutup celah pendanaan, termasuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan memaksimalkan sumber pendanaan lain. Meski kondisi fiskal menantang, pemerintah memastikan kualitas pembangunan akan tetap dijaga.
“Komunikasi dan silaturahmi yang baik antara pemerintah dan DPRD akan terus kita rajut. Kolaborasi dan sinergi menjadi kunci keberlanjutan pembangunan,” ujar Sri Wahyuni.
Dalam pemaparannya, pemerintah menetapkan proyeksi APBD Kaltim 2026 sebesar Rp15,15 triliun, dengan Pendapatan Daerah Rp14,25 triliun yang terdiri dari PAD Rp10,75 triliun, pendapatan transfer Rp3,13 triliun, dan pendapatan sah lainnya Rp362,03 miliar. Di sisi belanja, pemerintah mengalokasikan Rp15,15 triliun, mencakup belanja operasi Rp8,16 triliun, belanja modal Rp1,06 triliun, belanja tidak terduga Rp33,93 miliar, dan belanja transfer Rp5,89 triliun. Pemerintah juga mencatat adanya penerimaan pembiayaan sebesar Rp900 miliar untuk menopang struktur APBD.
Pada akhir penyampaian, Sri Wahyuni mengapresiasi dukungan DPRD Kaltim dan berharap kerja sama antara legislatif dan eksekutif dapat terus diperkuat demi kemajuan, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.
Rancangan APBD 2026 kini memasuki tahap pembahasan lanjutan sebelum ditetapkan sebagai landasan pembangunan daerah pada tahun mendatang.(Arf/ADV/Diskominfokaltim)
Penulis : Arief
Editor : Rahman
