Samarinda, Kalimantantv.net— Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) terus menguatkan budaya keselamatan kerja di sektor industri dengan menerapkan pendekatan Human Factors. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai pusat sistem keselamatan, mulai dari desain SOP, pola kerja, hingga perilaku sehari-hari di lingkungan perusahaan.
Kepala Disnakertrans Kaltim, Rozani Erawadi, menjelaskan bahwa banyak kecelakaan kerja dipicu oleh kegagalan interaksi antara manusia dan sistem kerja. Karena itu, pembenahan tidak bisa hanya dilakukan pada perangkat teknis, tetapi juga pada perilaku, komunikasi, dan kesiapan mental pekerja.
“Aspek manusia, termasuk perilaku, komunikasi, dan lingkungan kerja kognitif, menjadi bagian utama yang perlu diperhatikan agar sistem K3 dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan,” ujar Rozani.
Sebagai langkah awal, Disnakertrans meminta perusahaan melakukan evaluasi menyeluruh pada seluruh Standard Operating Procedure (SOP). SOP yang terlalu rumit, tidak realistis, atau tidak sesuai kondisi lapangan dinilai menjadi salah satu penyebab ketidaksesuaian perilaku pekerja.
“Seringkali SOP bagus di atas kertas, tapi tidak cocok diterapkan di lapangan. Pendekatan Human Factors memastikan SOP benar-benar relevan untuk pekerja,” jelasnya.
Rozani menegaskan bahwa keberhasilan K3 tidak dapat dibebankan hanya pada tim HSE atau panitia K3. Keterlibatan penuh seluruh lini perusahaan menjadi syarat mutlak.
“Human factors itu bukan hanya urusan panitia K3 atau manajer HSE. Pekerja, manajemen, semua harus berkolaborasi,” tegasnya.
Menurutnya, budaya keselamatan hanya dapat terbentuk jika seluruh elemen perusahaan berpartisipasi aktif dan konsisten mengikuti prosedur yang telah disesuaikan dengan kebutuhan nyata.
Penerapan Human Factors ini merupakan tindak lanjut pesan kuat dari Menteri Ketenagakerjaan yang sebelumnya mengumpulkan seluruh pimpinan perusahaan untuk menekankan pentingnya budaya keselamatan. Bagi Kaltim yang didominasi pertambangan dan industri berisiko tinggi, arahan tersebut menjadi sangat relevan.
Meskipun fokus utama pemerintah adalah pembinaan, Rozani menegaskan bahwa pelanggaran serius tetap tidak ditoleransi.
“Sanksi itu tergantung hasil pemeriksaan. Tapi pembinaan pun sudah menjadi pukulan bagi perusahaan,” ungkapnya.
Ia menilai intervensi pembinaan saja seringkali memberikan tekanan kuat kepada perusahaan untuk segera memperbaiki sistem keselamatan mereka.
Sebagai bagian dari transformasi K3, Disnakertrans meminta perusahaan untuk:
– Menyelenggarakan pelatihan keselamatan yang lebih intensif dan berorientasi pada peningkatan kompetensi.
– Meningkatkan awareness pekerja terhadap risiko.
– Melakukan pendampingan rutin bagi pekerja lapangan untuk memastikan implementasi SOP benar-benar konsisten.
Disnakertrans juga sedang mengembangkan aplikasi khusus untuk mencatat dan memantau catatan perbaikan perusahaan. Dengan sistem digital ini, progres peningkatan K3 dapat diakses secara terbuka dan dipantau secara berkelanjutan.
Rozani berharap pendekatan Human Factors mampu membawa perubahan signifikan dalam kultur keselamatan kerja di Kalimantan Timur.
“Tujuan akhirnya jelas, menekan angka kecelakaan kerja dan meningkatkan produktivitas perusahaan secara berkelanjutan, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang aman dan menghargai peran setiap individu,” pungkasnya.(Arf/ADV/Diskominfokaltim)
Penulis : Arief
Editor : Rahman
