Samarinda, Kalimantantv.net – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya menekan angka kemiskinan di Benua Etam. Dinas Sosial Kaltim menargetkan penurunan signifikan hingga mencapai 4 persen pada tahun ini. Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menyebut tren penurunan sudah terlihat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), meski belum sedalam yang diharapkan. Saat ini, angka kemiskinan Kaltim berada di posisi 5,17 persen, turun dari tahun 2023 yang masih di angka 6 persen lebih.
Dalam keterangannya, Andi menegaskan bahwa target 4 persen cukup ambisius mengingat posisi Kaltim sudah jauh di bawah rata-rata nasional yang berada di kisaran 8 persen. Meski tantangan semakin berat, pemerintah optimis mampu mencapainya dengan kerja sama lintas sektor. Hal ini juga menjadi kontribusi penting Kaltim terhadap target penurunan kemiskinan nasional.
Rapat koordinasi teknis bersama Bappenas dan Bappeda menghasilkan kesepakatan bahwa Kaltim harus berperan besar dalam menurunkan angka kemiskinan nasional. Walaupun sempat menawarkan target lebih tinggi, pemerintah pusat menilai kondisi fiskal dan potensi daerah memungkinkan Kaltim menurunkan angka hingga 4 persen.
Untuk mencapai target tersebut, Dinsos Kaltim bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tengah menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD). Dokumen ini akan menjadi pedoman bagi seluruh SKPD agar program yang dijalankan sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Namun, Andi mengakui masih ada pekerjaan rumah besar dalam memastikan validitas data penerima bantuan. Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN) terus dievaluasi, diverifikasi, dan divalidasi agar sasaran tepat berada pada desil 1-5. Proses ground check ke lapangan dilakukan untuk memastikan warga yang berhak benar-benar masuk kategori penerima manfaat.
Banyak warga yang sempat kaget karena layanan bantuan dari pusat tiba-tiba terhenti, padahal mereka belum siap menjadi peserta mandiri. Untuk itu, pemerintah memastikan transisi dilakukan secara bertahap agar masyarakat tidak kehilangan akses mendadak.
Andi menekankan bahwa bagi warga yang memang sudah harus keluar dari daftar penerima, mereka harus dipastikan siap dan mandiri. Sementara bagi yang masih membutuhkan, terutama penderita penyakit kronis atau katastrofik, dilakukan reaktivasi agar tetap bisa mengakses layanan kesehatan.
Menurutnya, validasi data menjadi kunci agar program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif. Dengan data yang akurat, bantuan dapat disalurkan tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi. Penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan harus melibatkan seluruh SKPD sesuai bidang masing-masing.
Target penurunan kemiskinan hingga 4 persen diyakini akan berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat Kaltim. Jika tercapai, Kaltim akan menjadi salah satu provinsi dengan angka kemiskinan terendah di Indonesia.
Upaya ini juga sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menekankan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah berharap masyarakat Kaltim dapat merasakan langsung manfaat dari program yang dijalankan.
Dengan optimisme tinggi dan kerja sama lintas sektor, Dinsos Kaltim yakin target ambisius ini bisa dicapai. Validasi data yang sedang dilakukan menjadi fondasi penting agar penurunan angka kemiskinan benar-benar terwujud sesuai harapan.(*)
Penulis: Suci
Editor: Arief
