Samarinda, Kalimantantv.net – Enam perusahaan konsesi pemegang izin PBPH-HA di Kalimantan Timur menandatangani komitmen bersama untuk memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan di bentang alam Wehea-Kelay, Rabu (11/2/26).
Penandatanganan dilakukan di Samarinda, disaksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kaltim Joko Istanto, akademisi Universitas Mulawarman, serta mitra konservasi YKAN. Komitmen ini bertujuan menekan deforestasi, menjaga keanekaragaman hayati, dan membuka peluang diversifikasi usaha melalui skema Multi Usaha Kehutanan (MUK).
“Kita berkorporasi dengan multi pihak, alhamdulillah pihak YKAN sangat membantu pemerintah provinsi, banyak yang YKAN juga bantu, salah satunya memfasilitasi bentang wilayah Kelay. alhamdulillahnya YKAN bersedia memfasilitasi 6 PBPH untuk berkomitmen 1, supaya mohon maaf ni perencanaannya murah, pelaksanaan kegiatan juga lebih murah karna ‘dikeroyokin’ nih, dan hasilnya jadi satu kesatuan, untuk bisnis to bisnis nya nanti mereka yang cerita, kalo pemerintah hanya memfasilitasi bagaimana mereka dapat hidup ni, menjaga hutan, areanya berkelanjutan, masyarakatnya sejahtera, seperti konsep KLK ‘Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera’ itu yang juga kita dorong sebagai Dinas Lingkungan Hidup dan sebagai Ketua Forum nya nih” Ujar Joko Istanto.
“ayok, karna ini bagus, ayok kita dukung, ini barang ni barang baik ni. Tapi kalo ada yang jelek mari kita perbaiki, dan kita selesaikan masalahnya” timpal joko mengajak awak media untuk mendukung dan memberitakan gerakan pelestarian lingkungan hutan kaltim yang diresmikan hari ini, penyusutan luas konsesi meningkatkan tekanan terhadap hutan yang tersisa, termasuk risiko deforestasi dan degradasi ilegal,” ujar Joko Istanto.
Bentang Alam Wehea-Kelay yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial menjadi habitat penting orang utan Kalimantan. Dengan dukungan multi-pihak, pengembangan MUK diharapkan mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, ekologi, iklim, dan sosial bagi masyarakat Kaltim.
“jadi selama ini untuk pengelolaan hutan untuk bentang alam Wehya-Kelai memang fokusnya adalah untuk menyelaraskan antara bisnis dengan konservasi, jadi fokusnya itu memang untuk membangun koridor orang hutan, karna yang sudah kita ketahui orang hutan itu kan jalan bebas, mereka tidak tau batas konsesi dia nggak tau, dia mau cari makan dan kemana-mana. Nah kalo seandainya masing-masing memberikan izin untuk perusahaan ini untuk berdiri sendiri-sendiri, nanti kasian orang utannya, bisa terperangkap, nah jadi dari awal, untuk dan dari kacamata konservasi kita melihat orang utan dengan juga kesulitan yang dihadapi oleh pemegang izin PBPH Hutan Alam, yang sekarang jual kayunya susah, harganya juga rendah, mereka kebanyakan sudah memutuskan untuk tidak beroperasi lagi. Kita melihat ini bahaya, kenapa, karena sebetulnya PBPH Hutan Alam dia memberikan- eh hutannya itu bukan cuman untuk kepentingan perusahaan tapi juga untuk orang utan yang hidup disana, masyarakat yang sangat bergantung mulai dari hasil hutan kayu, rotan, bambu, sampai air, itu bisa celaka juga, karna kalo dari perusahaan kayu ini mati, mereka dormat, itu biasanya mereka jadi makkin rentan, misalkan untuk penebangan liar, dsb” ujar Herlina Hartanto
”jadi penting sekali sebenarnya PPPH Hutan Alam beroperasi. Beroperasi mengikuti dengan praktek-praktek terbaik yang sudah memang diharapkan baik oleh pemerintah maupun juga oleh pembeli-pembeli diluar. Nah jadi fokus untuk pengelolaan bentang alam hutan Wehea-Kelay juga bergeser yang tadinya kacamatanya hanya untuk orang utan dan memastikan masyarakat sejahtera, sekarang juga memastikan bisnis ini masih terus berjalan tapi dengan lestari. Tentu saja dampaknya masih sama, hutan-hutanya masih terjaga, masyarakatnya juga ikut (sejahtera)”. (*)
Penulis : Suci
Editor : Arief
