TANGGAPI ISU PEMANGKASAN SUBSIDI BBM DAN LISTRIK, BUPATI KUKAR SIAPKAN ANTISIPASI INFLASI
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri membacakan laporan di gedung DPRD Kabupaten KutaiKartanegara. (Foto: Hanafi)
TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi dampak kebijakan pemerintah pusat terkait pengurangan subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, kebijakan terkait subsidi energi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk mengantisipasi dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat di daerah.
Hal itu disampaikan Aulia saat ditemui, Kamis (1/10/2026), ketika dimintai tanggapan mengenai isu pengurangan subsidi BBM dan listrik.
“Kewenangan itu memang berada di wilayah pemerintah pusat. Tentunya kalau kita di daerah, kita menjaga dampak dari proses pemangkasan ini,” kata Aulia.
Menurutnya, salah satu perhatian utama Pemkab Kukar adalah menjaga agar perubahan kebijakan energi tidak memicu inflasi secara berlebihan maupun menyebabkan lonjakan harga kebutuhan masyarakat.
“Kami berusaha menjaga agar tidak terjadi inflasi yang berlebihan sehingga menimbulkan lonjakan harga di tengah-tengah masyarakat,” jelasnya.
Selain inflasi, Pemkab Kukar juga akan memperhatikan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Menurut Aulia, daya beli masyarakat perlu dijaga agar perubahan kebijakan di tingkat pusat tidak berujung pada memburuknya kondisi ekonomi masyarakat.
“Kami juga menjaga terkait dengan kemampuan atau daya beli masyarakat, sehingga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat itu bisa terpenuhi dengan baik,” ujarnya.
Aulia menegaskan, pemerintah daerah akan terus melihat perkembangan kebijakan pemerintah pusat dan menyiapkan langkah yang diperlukan agar dampaknya terhadap masyarakat Kukar dapat ditekan. (Adv)
Penulis: Hanafi
Editor: Tio Andriano
