75 RUMAH HANGUS TERBAKAR DI MELAYU, DISPERKIM KUKAR DATA WARGA TERDAMPAK
Saat salah satu korban melihat sisa-sisa rumahnya yang telah terbakar beberapa waktu lalu. (Foto: KTV)
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) masih melakukan pendataan warga dan rumah terdampak kebakaran di Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong. Sedikitnya 75 rumah dilaporkan hangus dalam peristiwa tersebut.
Kepala Disperkim Kukar Muhammad Aidil mengatakan, pendataan dilakukan bersama pemerintah kelurahan dan kecamatan untuk memastikan jumlah warga terdampak, kondisi rumah, serta kebutuhan penanganan pascakebakaran.
Menurut Aidil, hasil pendataan akan menjadi dasar bagi Pemkab Kukar dalam menentukan bentuk bantuan maupun langkah pemulihan yang diperlukan, termasuk kemungkinan pembangunan kembali rumah warga yang menjadi korban.
“Untuk saat ini pendataan rumah dan warga terdampak masih berproses. Nanti kami bersama pihak kelurahan dan kecamatan akan melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi korban atau terdampak kebakaran,” kata Aidil, Rabu (7/10/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah belum dapat memastikan rencana pembangunan kembali rumah warga di kawasan Kelambu Kuning, Jalan Alimuddin. Keputusan tersebut masih menunggu data lengkap mengenai jumlah korban dan tingkat kerusakan bangunan.
“Setelah pendataan selesai, baru kami bisa melihat langkah selanjutnya yang dapat dilakukan,” ujarnya.
Selain penanganan terhadap warga terdampak, Disperkim Kukar juga mulai mempertimbangkan penguatan infrastruktur untuk mengantisipasi kebakaran di kawasan permukiman padat.
Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah pembangunan hidran. Aidil menyebut ketersediaan hidran di wilayah Tenggarong masih terbatas, sehingga diperlukan perencanaan dan koordinasi bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmatan) Kukar serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Namun, menurutnya, pembangunan hidran tidak hanya berkaitan dengan penyediaan instalasi. Ketersediaan sumber air menjadi faktor penting agar fasilitas tersebut benar-benar dapat digunakan saat terjadi kebakaran.
“Memang seharusnya hidran tersedia di daerah-daerah yang padat penduduk, termasuk di kawasan permukiman baru. Paling tidak, hidran bisa membantu ketika terjadi musibah. Tetapi yang paling penting adalah sumber airnya tersedia,” jelasnya.
Perencanaan fasilitas hidran nantinya juga akan melibatkan bidang prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Sejumlah aspek akan dipertimbangkan, mulai dari kondisi jalan, kepadatan permukiman, akses kendaraan pemadam hingga ketersediaan sumber air.
Pendataan korban sekaligus evaluasi infrastruktur pascakebakaran diharapkan menjadi pijakan Pemkab Kukar dalam menentukan langkah pemulihan bagi warga serta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran, khususnya di kawasan permukiman padat Tenggarong. (ADV)
Penulis: Hanafi
Editor: Tio Andriano
