Kalimantantv.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tahun ini hanya akan mempekerjakan 599 pegawai kontrak pemerintah (P3K) di beberapa bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
Hal ini mendapat tanggapan serius dari Sani bin Husain, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda. Politisi yang juga dikenal sebagai pendakwah itu menyayangkan penurunan kunjungan IGD di Kota Samarinda, karena tahun lalu ada 735 kunjungan IGD.
Menurutnya, karena program P3K ini merupakan program pemerintah pusat, mereka harus bisa mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja masing-masing daerah, khususnya Kota Samarinda. .
Sani mengatakan bahwa kota Samarinda merupakan kota besar dengan penduduk yang banyak sehingga kebutuhan pertolongan pertama juga tinggi, sehingga saya berharap kota Samarinda tidak diperlakukan sama dengan kota lainnya.
Ia juga mengatakan, selain masalah keuangan, negara juga harus memperhatikan kebutuhan tenaga kerja daerah. Selain itu, menurut San, Kota Samarinda merupakan kota penyangga ibu kota negara (IKN).
Padahal, idealnya semua TKI di Kota Samarinda bisa ditempatkan di IGD jika jumlahnya terus berkurang saat mendapatkan haknya, ujarnya.
Diungkapkannya, hingga saat ini banyak guru atau dosen honorer yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia pengajaran belum mendapatkan hak ASN atau P3K.
