Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Soroti Kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji
Kalimantantv.com-Anggota komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sani bin Husein berikan tanggapan terkait rencana kenaikan biaya perjalanan ibadah haji yang diusulkan Kementerian Agama (Kemenag) menjadi Rp 69.193.733 juta.
Sani mengungkapkan rencana kenaikan biaya haji yang diusulkan kemenag tidak rasional dan sangat memberatkan di tengah kondisi ekonomi sulit saat ini.
“Kenaikan itu sangat memberatkan di tengah kondisi ekonomi sulit saat ini dan latar belakang calon jemaah haji kota Samarinda sebagian besar adalah karyawan dan pelaku ekonomi kecil,” Ujar Sani saat diwawancarai awak media pada Senin (23/1/2023).
Sani juga menjelaskan latar belakang calon jemaah haji di kota Samarinda adalah karyawan dan pelaku ekonomi kecil, rencana kenaikan biaya haji tak luput juga karena adanya kesalahan dalam pengelolaan dana.
“Kan rumusnya jelas ada indirect cost yang didapatkan dari setoran awal itu kan Rp 25 juta, kalau umpama dia menabung 20 tahun atau 30 tahun berarti kan uang itu mengendap 30 tahun, harusnya kan sudah dapat keuntungan,” ujar Sani.
Sani berharap BPKH dan Kementerian Agama lebih berhati-hati mengelola dana Haji umat dan mau mendengar saran dari berbagai pihak.
“Jadi pemerintah juga harus bertanggung jawab, karena banyak dana haji dipakai untuk subsidi APBN, Pemerintah jangan pelit sama rakyat sendiri. Menyuntik dana ke BUMN bangkrut puluhan Triliun saja bisa,” ujar Sani.
Sani menambahkan bahwa dirinya tidak ingin BPKH yang merupakan perusahaan investasi menjadi perusahaan yang tidak punya modal dan semua akhirnya ditanggungkan kepada jamaah.
“Tapi kan faktanya 70 persen keuntungan pengelolaan dana haji diambil pemerintah untuk menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dan SUKUK yang keuntungannya hanya 5 persen, sedangkan inflasi saja angkanya sudah di 5,4 persen, ya jadinya keuntungan yang harusnya untuk jamaah ya ludes,” pungkas Sani.(ist/jw-kk)
