INTERNET GRATIS UNTUK 3.214 RT DI KUKAR, PEMKAB MASIH KAJI PROVIDER
ilustrasi
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, belum menetapkan penyedia layanan internet untuk program internet gratis yang ditargetkan menjangkau seluruh Rukun Tetangga (RT) pada akhir 2026. Penentuan provider masih menunggu kajian kondisi jaringan dan karakteristik wilayah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar, Solihin, mengatakan ketersediaan infrastruktur internet di setiap wilayah tidak sama. Sejumlah RT telah terjangkau jaringan kabel serat optik, sementara wilayah lainnya masih belum memiliki fasilitas tersebut.
Kondisi itu menjadi pertimbangan utama pemerintah daerah dalam menentukan teknologi dan penyedia layanan yang akan digunakan.
“Belum, karena kita melihat kondisi topografi dari masing-masing RT,” ujar Solihin di Tenggarong, Minggu (18/10/2026).
Menurutnya, Diskominfo Kukar menyiapkan dua alternatif teknologi untuk mendukung pelaksanaan program. Pilihan pertama memanfaatkan jaringan kabel optik yang sudah tersedia, sedangkan pilihan kedua menggunakan teknologi alternatif untuk wilayah yang belum terjangkau jaringan tersebut.
“Ada dua hal yang kita siapkan. Yang pertama, topografinya ada yang sudah tersedia sarana kabel optik di provider. Ada juga yang masih belum tersedia kabel optik,” jelasnya.
Perbedaan infrastruktur dan kondisi geografis tersebut membuat pemerintah perlu memetakan kebutuhan setiap wilayah sebelum menentukan skema layanan.
Dengan begitu, program internet gratis diharapkan tidak hanya menjangkau kawasan perkotaan atau desa yang sudah memiliki jaringan memadai, tetapi juga wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses internet.
Berdasarkan perkiraan awal, program ini menyasar sekitar 3.214 RT di seluruh wilayah Kukar. Namun, jumlah tersebut masih akan diverifikasi kembali menggunakan data pemerintah daerah.
Regulasi dan Mekanisme Pelaksanaan Disiapkan
Selain menentukan teknologi dan provider, Pemkab Kukar juga masih menyiapkan regulasi serta mekanisme teknis pelaksanaan program. Diskominfo bertanggung jawab dalam penyusunan regulasi, sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) turut mempersiapkan aspek teknis.
Layanan internet direncanakan tersedia di tingkat RT, dengan pengelolaan yang terpusat di tingkat kecamatan. Skema ini disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program secara terkoordinasi di berbagai wilayah.
Pemkab Kukar menargetkan layanan internet gratis mulai berjalan pada penghujung 2026. Pemerintah berharap tahapan persiapan dapat diselesaikan sehingga program bisa direalisasikan sesuai arahan kepala daerah.
“Mudah-mudahan sesuai dengan arahan Pak Bupati, di perubahan ini sudah bisa berjalan. Di tahun 2026 akhir ini sudah berjalan,” kata Solihin.
Akan Diintegrasikan dengan Program Gratispol
Pemkab Kukar juga berencana menyelaraskan program internet gratis tingkat kabupaten dengan program Gratispol yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Integrasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antarpemerintah dalam memperluas akses layanan internet bagi masyarakat. Meski demikian, mekanisme integrasi masih menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan program.
“Gratispol itu dari provinsi ya. Jadi nanti kita integrasikan di sana,” pungkas Solihin.
Dengan target ribuan RT, kesiapan infrastruktur, kepastian penyedia layanan, serta penyelesaian regulasi menjadi sejumlah tahapan penting yang perlu dituntaskan sebelum program internet gratis diterapkan secara luas di Kukar. (Adv)
Penulis: Pradika Danang
Editor: Tio Andriano
