Tenggarong, KALTIM – Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyampaikan ke sejumlah wartawan, bahwa dalam rancangan pembangunan wajib pro rakyat.
Hal ini disampaikan Bupati Aulia Rahman usai rapat agenda Pemaparan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah (RKAPD) 2026 di Pendopo Bupati Kukar, Kamis (30/10/2025).
“maksudnya, pemerintah harus melihat apa kebutuhan masyarakat, agar pembangunan kedepan sangat berdampak pada solusi peningkatan kesejahteraan masyarakat kukar,” Tutur Aulia.
Meski demikian, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan, seluruh program harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan diarahkan pada peningkatan pelayanan publik.
“Kesepahaman sudah kita bangun dengan legislatif dan OIKN, termasuk soal deliniasi wilayah seperti Samboja, Samboja Barat, Muara Jawa, sebagian Loa Kulu, dan Loa Janan. Jadi semua sudah klop dari sisi arah dan lokasi pembangunan,” ujarnya.
Aulia bilang, ada tiga fokus utama dalam RKAPD 2026. Pertama, memastikan belanja standar pelayanan minimal (SPM) tetap terpenuhi.
Kedua, mendukung program prioritas nasional dalam Asta Cita Presiden. Dan yang terakhut, mengintegrasikan program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik secara konkret di seluruh OPD.
Aulia Rahman menyampaikan,
pemerintah akan mengaudit rencana kerja agar lebih efisien dan tepat sasaran.
“saya pastikan, anggarannya menyentuh kebutuhan warga. Jadi yang diprioritaskan membangun jalan, rumah sakit, rehabilitasi jalan, pemeliharaan lingkungan dan perumahan bagi korban bencana, serta perlengkapan jalan,” kata Aulia.
Menurut Aulia Rahman, kebutuhan pembangunan itu adalah serapan warga Kukar, dan wajib kita wujudkan. (*/adv)
Penulis : Arief
Editor : Rahman
