
Kalimantantv.net – Dinamika Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Mulawarman (Unmul) periode 2026-2030 terus menjadi perhatian publik. Penundaan tahapan pemilihan menyusul terbitnya surat dari Kementerian menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan publik.
Salah satunya dari Forum Gerakan Moral Peduli Pendidikan Kalimantan Timur, yang terdiri dari tokoh lintas elemen masyarakat. Mereka berkumpul dalam pertemuan yang digelar di Samarinda, Kamis (11/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut hadir sejumlah tokoh lintas elemen, antara lain, Ketua Umum dari Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT) A Vendy Meru, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kalimantan Timur Dr. H. Syaharie Jaang, Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur H. Viktor Yuan, Kepala Adat Pampang Amai Esrom Palan, Ketua Kopasti Gepak H. M. Barkati, Ketua Umum DAKUBA Inphil Jonathan, Kepala Adat Dayak Kenyah Amai Gun Ingan, Damang Paolo Salatan.
Hadir juga Rektor Universitas Borneo periode 2017 – 2025 Prof. Dr. Adri Patton, tokoh Dayak Modang Rudy Sulistyo, Ketua KKSS Samarinda H. Muslimin, Ustaz Muhammad Fathur Rahman Al-Kutai (Ustaz Pink), Pdt. Abraham, dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya.
Mereka menyatakan pentingnya menjaga independensi perguruan tinggi dari berbagai bentuk intervensi yang dapat memengaruhi proses demokrasi akademik.
Inisiator Forum Gerakan Moral Peduli Pendidikan Kalimantan Timur, A. Vendy Meru, mengatakan bahwa perhatian masyarakat terhadap Pilrek Unmul semakin meningkat setelah tahapan pemilihan yang sedang berjalan mengalami penundaan.
“Penundaan yang terjadi tentu menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Karena itu, kami berharap seluruh proses tetap berjalan transparan, sesuai aturan, dan tidak dipengaruhi kepentingan di luar mekanisme akademik,” ujarnya.
Menurut Vendy, kampus harus tetap menjadi ruang yang merdeka dalam menentukan arah kepemimpinannya. Ia menegaskan bahwa universitas memiliki kedaulatan akademik yang harus dihormati oleh semua pihak.
“Perguruan tinggi tidak boleh kehilangan independensinya. Pemilihan rektor harus didasarkan pada kapasitas, integritas, dan visi akademik para calon, bukan oleh tekanan politik atau kepentingan tertentu,” tegasnya.
Diketahui saat ini, Senat Universitas Mulawarman telah menetapkan lima bakal calon rektor yang akan mengikuti proses Pemilihan Rektor Unmul periode 2026-2030. Kelima nama tersebut adalah Prof. Dr. H. Mukhamad Nurhadi, M.Si. dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si. dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Prof. Dr. Soerja Koesnarpadi, S.Si., M.Si. dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Prof. Dr. Rudianto Amirta, S.Hut., M.P. dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Tropis (FKLT), serta Prof. Dr. Fahrul Agus, S.Si., M.T. dari Fakultas Teknik (FT).
Kelima akademisi tersebut akan bersaing memperebutkan kursi Rektor Universitas Mulawarman untuk masa jabatan empat tahun ke depan. Proses pemilihan ini dinilai penting karena akan menentukan arah pengembangan Unmul sebagai perguruan tinggi terbesar di Kalimantan Timur yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selain menyoroti penundaan Pilrek, forum juga menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan kepemimpinan yang dinilai memiliki rekam jejak dan prestasi dalam memajukan Universitas Mulawarman. Dalam konteks tersebut, nama Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si. disebut sebagai figur yang telah menunjukkan berbagai capaian selama menjabat sebagai rektor.
Menurut Vendy, dukungan tersebut didasarkan pada penilaian objektif terhadap kinerja dan capaian institusi, mulai dari peningkatan reputasi akademik, penguatan kerja sama nasional dan internasional, hingga pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
“Dukungan yang kami sampaikan bukan karena kedekatan politik atau kepentingan kelompok tertentu, tetapi karena adanya rekam jejak yang dapat dinilai secara nyata oleh publik,” katanya.
Forum Gerakan Moral Peduli Pendidikan Kalimantan Timur kemudian menyampaikan lima poin sikap, yakni menolak segala bentuk intervensi politik dalam Pilrek Unmul, menghormati independensi universitas, mendorong Senat dan Panitia Pilrek menjalankan tahapan pemilihan secara profesional dan transparan, mendukung kepemimpinan yang memiliki integritas dan prestasi, serta mengajak seluruh masyarakat menjaga marwah Universitas Mulawarman.
Vendy menegaskan bahwa isu yang sedang dihadapi bukan sekadar soal siapa yang akan terpilih menjadi rektor, melainkan menyangkut masa depan kebebasan akademik dan kemandirian perguruan tinggi.
“Ini bukan hanya tentang pergantian pemimpin. Ini tentang menjaga marwah pendidikan tinggi agar tetap berdiri di atas nilai, integritas, dan prestasi. Kampus yang merdeka akan terus menjadi penjaga nurani bangsa dan melahirkan generasi yang kritis serta berani memperjuangkan kebenaran,” pungkasnya. (ist/ci)
Penulis : Suci
Editor : Deni Setyawan
![]()





