Samarinda, Kalimantantv.net — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah melalui koordinasi intensif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah dinamika permintaan pasar.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) Provinsi Kalimantan Timur, Henni Purwaningsih, menjelaskan bahwa pergerakan harga pada prinsipnya tidak terlepas dari hukum suplai dan permintaan. Namun demikian, pemerintah tetap melakukan intervensi agar fluktuasi harga tidak membebani masyarakat.
“Dalam ekonomi, hukum supply dan demand memang berjalan seperti itu. Tapi upaya pengendalian tetap harus dilakukan agar harga tidak terus mengalami kenaikan,” ujar Henni.
Ia mengungkapkan, Pemprov Kaltim baru saja menyelesaikan High Level Meeting TPID Provinsi bersama TPID kabupaten/kota. Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah komoditas yang perlu mendapat perhatian khusus serta langkah-langkah tindak lanjut yang harus segera dilakukan.
“Kami menyampaikan bahwa ada beberapa komoditas yang perlu diantisipasi, baik dari sisi pasokan maupun distribusinya, dalam rangka pengendalian inflasi dan stabilisasi harga,” jelasnya.
Salah satu fokus utama yang terus diperkuat adalah memastikan kelancaran distribusi. Menurut Henni, faktor pembentuk harga tidak hanya ditentukan oleh suplai dan permintaan, tetapi juga oleh distribusi barang yang lancar dan efisien.
“Kalau permintaannya tinggi, harga cenderung naik. Tapi jangan sampai kenaikan itu diperparah oleh distribusi yang tidak lancar. Karena itu TPID memastikan pasokan tetap berjalan dengan baik,” tegasnya.
Henni menambahkan, Kalimantan Timur pada dasarnya merupakan daerah produsen, bukan semata daerah konsumen. Namun untuk beberapa komoditas strategis seperti bawang merah dan cabai, produksi lokal belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kita memang punya sentra produksi bawang merah dan cabai, tetapi belum mencukupi kebutuhan daerah. Sehingga masih ada pasokan yang berasal dari Sulawesi dan Pulau Jawa,” ungkapnya.
Melalui penguatan koordinasi TPID dan pengawasan distribusi, Pemprov Kaltim berharap harga komoditas pangan tetap terkendali dan tidak mengalami lonjakan signifikan. “Target kita adalah menjaga agar harga tetap stabil dan tidak terus naik, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga,” pungkas Henni.(*)
Penulis: Arief
Editor: Rahman
