Tenggarong, KALTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendorong seluruh Perusahaan Daerah (Perusda) untuk meningkatkan kemandirian dan tidak hanya bergantung pada penyertaan modal dari pemerintah. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, kepada awak media, usai menghadiri rapat paripurna, Jumat (7/11/2025). Kata Rendi, saat ini telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar tahun 2026 yang mengalami penurunan.
Berdasarkan hasil penetapan pemerintah daerah bersama DPRD, nilai APBD 2026 berada di kisaran Rp 7,35 triliun, lebih rendah dibanding tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp 7,7 triliun. Situasi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam pengelolaan belanja, serta mendorong pencarian sumber pendapatan lain yang dapat memperkuat kas daerah di luar transfer pemerintah pusat. “Perusda wajib berinisiatif, serta berinovasi untuk meningkatkan PAD, tidak hanya menunggu penyertaan modal dari pemerintah. Karena perusda kukar harus berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), minimal bisa tumbuh 15 persen per tahun,” kata Rendi.
Rendi menyampaikan, kondisi penurunan anggaran dapat menjadi momentum bagi Perusda untuk memperkuat struktur bisnis, meningkatkan tata kelola, serta memperluas peluang investasi. Kemandirian fiskal dinilai tidak dimungkinkan hanya dengan mengandalkan APBD, tetapi harus didukung oleh optimalisasi kinerja perusahaan daerah yang produktif.
“Kalau bicara soal kemandirian fiskal, tidak bisa hanya bertumpu pada APBD. Perusda harus menjadi mesin ekonomi daerah, bukan sekadar lembaga penerima modal, dan ini waktu yang tepat bagi perusda untuk membuktikan diri,” tegas Rendi.
Sejumlah Perusda di kukar saat ini memiliki potensi untuk menjadi penyumbang PAD. Namun sebagian di antaranya belum memberikan kontribusi signifikan dan masih mengandalkan tambahan modal daerah. Pemerintah daerah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan-perusahaan daerah tersebut, untuk memastikan penggunaan modal benar-benar berdampak terhadap ekonomi daerah. Hasil evaluasi itu nantinya juga akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan penyertaan modal pada tahun berikutnya.
Rendi bilang, pemerintah kukar terus mendorong peningkatan sinergi Perusda dengan pelaku usaha lokal, BUMDes, hingga UMKM agar memperluas aktivitas ekonomi berbasis daerah. “kondisi perusda kukar juga Perlu bekerja secara sinergi dan inovasi dengan sektor usaha daerah agar pembangunan tetap berjalan dan pendapatan daerah semakin kuat,” tuturnya. (*/adv)
Penulis : Arief
Editor : Rahman
