Samarinda, Kalimantantv.net — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menghadapi tekanan fiskal berat setelah pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang diberlakukan secara nasional. Kebijakan ini langsung mengguncang sektor Pekerjaan Umum (PU), yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur di Benua Etam.
Wakil Gubernur Kaltim menegaskan bahwa situasi ini bukan sekadar penyesuaian biasa. Sektor PU disebut sebagai instansi yang menerima pukulan paling besar akibat terpangkasnya aliran TKD. Mulai dari pekerjaan rutin, peningkatan akses jalan, hingga rehabilitasi fasilitas umum kini terancam tertunda.
“Dampaknya sangat luas. Pemangkasan TKD membuat kita harus menurunkan anggaran PU secara drastis,” tegasnya usai Upacara Hari Bakti PU.
Ia menjelaskan bahwa dalam kondisi normal, anggaran PU berada di kisaran Rp2–4 triliun per tahun. Namun pada 2026, proyeksi anggaran anjlok signifikan hingga di bawah Rp1 triliun. Penurunan ini datang pada saat kebutuhan infrastruktur justru meningkat, seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pertumbuhan lalu lintas, dan ekspansi kawasan permukiman baru.
Kondisi tersebut membuat Pemprov Kaltim harus melakukan reposisi prioritas pembangunan. Tidak semua proyek dapat dilanjutkan dengan ritme yang sama. Program peningkatan jalan, normalisasi drainase, hingga perbaikan fasilitas publik harus melalui evaluasi ketat sebelum masuk tahap pelaksanaan. Wagub menegaskan bahwa saat ini fokus utama pemerintah adalah menjaga layanan dasar agar tidak terganggu.
Meski terpukul, Pemprov Kaltim memastikan pembangunan tetap berjalan, meskipun dengan skala yang lebih terukur. Kolaborasi dengan kementerian dan lembaga pusat kini menjadi kunci agar sebagian proyek tetap dapat berlangsung. Sinergi antara balai Kementerian PUPR dan jajaran PU di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota disebut semakin penting untuk memastikan proyek prioritas tetap memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Pemerintah juga memperkuat langkah efisiensi di seluruh unit kerja PU. Pemanfaatan teknologi, perbaikan manajemen proyek, dan evaluasi berkelanjutan menjadi strategi untuk memastikan penggunaan anggaran yang terbatas benar-benar optimal.
“Setiap rupiah harus tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat. Efisiensi dan ketelitian jadi harga mati,” tegasnya.(Arf/ADV/Diskominfokaltim)
Penulis : Arief
Editor : Rahman
