DPMD KUKAR DORONG DANA RT LEBIH BERMANFAAT, AKSES INTERNET JADI SALAH SATU OPSI
Kepala DPMD Kukar, Arianto. (Foto: KTV)
TENGGARONG – Pemanfaatan anggaran program Rp50 juta per rukun tetangga (RT) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar pun tengah memetakan sejumlah kegiatan yang berpotensi dijalankan, termasuk penyediaan akses internet gratis bagi warga.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengatakan penyusunan program harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku.
Terdapat empat bidang yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan, yakni ketahanan sosial, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur skala kecil, dan operasional RT.
“Kami sedang menyusun kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing RT,” kata Arianto saat diwawancarai.
Ia menjelaskan, dari total anggaran Rp50 juta untuk setiap RT, sekitar Rp29 juta dialokasikan untuk insentif, sedangkan Rp21 juta lainnya diperuntukkan bagi kegiatan masyarakat.
Salah satu alternatif yang tengah dipertimbangkan ialah pengadaan fasilitas internet gratis. Berdasarkan perhitungan awal DPMD Kukar, kebutuhan biaya untuk menyediakan perangkat beserta kuota internet selama tiga bulan diperkirakan mencapai Rp12 juta.
Meski dinilai berpotensi menjadi salah satu bentuk pelayanan bagi warga, rencana tersebut belum ditetapkan sebagai program yang akan direalisasikan. DPMD Kukar masih membutuhkan persetujuan pimpinan serta perlu menyesuaikan pelaksanaannya dengan kebutuhan di lapangan.
“Ini masih usulan. Kami akan mendorongnya jika mendapat persetujuan pimpinan,” ujar Arianto.
Di luar gagasan penyediaan internet gratis, DPMD Kukar juga membuka ruang bagi kegiatan lain yang dinilai lebih mendesak sesuai kondisi masyarakat setempat.
Pada bidang ketahanan sosial, misalnya, anggaran dapat diarahkan untuk membantu warga yang sakit, ibu hamil, memperbaiki rumah tidak layak huni, hingga menyediakan makanan bergizi bagi lanjut usia dan balita.
Sementara itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berupa pelatihan dan peningkatan kapasitas warga. Untuk pembangunan infrastruktur skala kecil, penggunaannya diarahkan pada kebutuhan lingkungan, sedangkan anggaran operasional mendukung pelaksanaan tugas RT.
Menurut Arianto, beragam pilihan tersebut perlu dipertimbangkan secara cermat agar anggaran yang tersedia tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Penentuan program juga perlu mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan dan besarnya manfaat yang dapat dirasakan warga. Dengan begitu, setiap RT dapat menentukan kegiatan berdasarkan kebutuhan prioritas di lingkungannya.
“Setiap kegiatan harus punya manfaat yang jelas bagi warga,” tegasnya.
Hingga kini, penyediaan internet gratis masih berada pada tahap usulan. Keputusan akhir akan bergantung pada persetujuan pimpinan dan hasil pembahasan lebih lanjut mengenai pemanfaatan anggaran program RT di Kukar.(ADV)
Penulis: Pradika Danang
Editor: Tio Andriano
